Wali Kota Lis Tegaskan Komitmen Tanjungpinang Dukung Target Penurunan Emisi Nasional
Kota Tanjungpinang – Pemerintah Kota Tanjungpinang menyatakan komitmennya untuk turut berkontribusi dalam mendukung pencapaian target penurunan emisi nasional. Komitmen tersebut disampaikan Wali Kota Tanjungpinang Lis Darmansyah dalam Forum Dialog Kebijakan Tingkat Tinggi bertema “Akselerasi Transisi Energi Berkeadilan dan Inklusif di Tingkat Kota”, Selasa (15/9/2026).
Forum dialog tersebut diikuti Lis Darmansyah secara daring melalui Zoom dari Ruang Rapat Kantor Wali Kota Tanjungpinang. Ia didampingi Sekretaris Daerah Kota Tanjungpinang Zulhidayat, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kepala Bappelitbang, serta Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang.
Dalam forum tersebut, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya menyampaikan bahwa pemerintah daerah memiliki posisi penting dalam pelaksanaan transisi energi. Menurutnya, daerah memiliki wilayah, anggaran, serta kewenangan dalam merancang berbagai program, baik melalui kemampuan daerah maupun dengan dukungan dari pihak internasional.
Bima menjelaskan, pemerintah telah menetapkan target penurunan emisi di berbagai sektor, termasuk kehutanan, energi, limbah, dan industri. Aktivitas konsumsi energi yang cukup besar juga berlangsung di wilayah perkotaan sehingga pemerintah kabupaten dan kota dinilai memiliki peran penting dalam mendorong keberhasilan transisi energi.
“Kita punya target di berbagai sektor, baik hutan, energi, limbah, industri, dengan total penurunan emisi yang sudah ditetapkan. Konsumsi energi juga terjadi di wilayah perkotaan, yang artinya kunci transisi energi Indonesia ada di tangan Wali Kota dan Bupati,” ujar Bima Arya.
Ia menekankan agar proses transisi energi tetap memperhatikan prinsip keadilan dan inklusivitas. Menurutnya, perubahan menuju energi yang lebih bersih jangan sampai justru meningkatkan biaya hidup masyarakat atau memberikan beban tambahan kepada kelompok berpenghasilan rendah.
“Jangan sampai transisi energi justru menaikkan biaya hidup dan jangan sampai dibebankan kepada rakyat kecil. Berikan peran pada rakyat untuk menikmati ekonomi hijau,” pesannya.
Sementara itu, Wali Kota Tanjungpinang Lis Darmansyah mengatakan forum dialog tingkat tinggi tersebut menjadi langkah strategis bagi pemerintah daerah untuk memahami sekaligus menerjemahkan kebijakan transisi energi nasional ke dalam program nyata di tingkat kota.
Lis menegaskan bahwa upaya tersebut tidak hanya harus berorientasi pada aspek lingkungan, tetapi juga perlu mempertimbangkan keadilan sosial serta kemampuan masyarakat. Ia berharap pelaksanaan program transisi energi tidak menjadi beban bagi masyarakat, khususnya kelompok ekonomi lemah.
“Pemerintah Kota Tanjungpinang sepakat untuk mengambil bagian dalam mendukung pencapaian target penurunan emisi nasional. Namun tantangan utama di daerah adalah bagaimana menerjemahkan target nasional yang besar menjadi program dan kegiatan konkret di tengah keterbatasan fiskal serta berbagai kewajiban pelayanan dasar yang harus dipenuhi pemerintah daerah,” jelas Lis.
Menurut Lis, kondisi fiskal daerah menjadi salah satu tantangan dalam mengembangkan berbagai program yang berkaitan dengan transisi energi. Penyesuaian alokasi transfer dari pemerintah pusat turut memengaruhi kemampuan fiskal pemerintah daerah dalam membiayai program pembangunan.
Di sisi lain, pemerintah daerah tetap harus memenuhi sejumlah kebutuhan dasar masyarakat, mulai dari pendidikan, kesehatan, sanitasi, pelayanan publik hingga berbagai belanja wajib lainnya.
“Kondisi tersebut terjadi bersamaan dengan kewajiban pemerintah daerah untuk tetap memenuhi kebutuhan pendidikan, kesehatan, sanitasi, pelayanan publik, serta berbagai belanja wajib lainnya. Jadi persoalannya bukan kami tidak memiliki komitmen terhadap transisi energi. Komitmen itu ada, namun kita juga harus melihat kemampuan daerah,” tegasnya.
Lis menambahkan, kebijakan dan target nasional perlu dapat diterjemahkan secara realistis sesuai dengan kapasitas fiskal masing-masing daerah. Dengan demikian, komitmen terhadap penurunan emisi dapat berjalan seiring dengan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.
“Jangan sampai target dan kebijakan yang ditetapkan justru tidak dapat diterjemahkan, karena ruang fiskal pemerintah daerah sangat terbatas,” pungkas Lis.
Melalui forum tersebut, Pemerintah Kota Tanjungpinang menegaskan dukungannya terhadap upaya nasional dalam mendorong transisi energi. Namun pelaksanaannya di tingkat daerah diharapkan tetap mempertimbangkan kemampuan fiskal, kebutuhan masyarakat, serta prinsip keadilan dan inklusivitas.
Sumber: Pemko Tanjungpinang
