TANJUNGPINANG (GTV) — Wali Kota Tanjungpinang Lis Darmansyah berharap Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tidak sekadar menjadi agenda tahunan, melainkan mampu menghasilkan solusi nyata bagi persoalan masyarakat.
Hal itu disampaikannya saat membuka Musrenbang Tingkat Kelurahan Tanjungpinang Barat Tahun 2026 dan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 di Aula Kantor Kelurahan Tanjungpinang Barat, Jumat (30/1/2026).
“Musrenbang ini ruang rembug kita bersama. Harapannya, apa yang dibahas bisa menjawab kebutuhan warga dan bisa dilaksanakan,” ujar Lis.
Menurut Lis, hasil Musrenbang menjadi dasar rumusan program prioritas pembangunan di Kelurahan Tanjungpinang Barat. Meski menghadapi keterbatasan anggaran, tata kelola pemerintahan diarahkan agar program berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.
Lis menekankan bahwa pembangunan tidak selalu bergantung pada besaran anggaran. Kegiatan penataan lingkungan, kebersihan, dan perawatan fasilitas umum dinilai dapat dimulai melalui swadaya serta inisiatif warga setempat.
“Tidak semua pekerjaan harus menunggu anggaran. Ada hal-hal sederhana yang bisa kita lakukan bersama, seperti penataan lingkungan,” tambahnya.
Dalam kesempatan sama, Lis mengajak warga memanfaatkan produk UMKM lokal untuk menggerakkan perekonomian kampung. Penguatan pemasaran produk lokal dinilai memberikan dampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat.
“Contohnya, ibu-ibu kalau butuh jilbab bisa ke penjahit di sekitar. Kita saling menghidupkan ekonomi kampung sendiri,” kata Lis.
Isu penanganan banjir juga menjadi perhatian dalam Musrenbang. Lis menyebut penanganan dilakukan bertahap, salah satunya melalui pembebasan lahan yang tengah dimulai tahun ini.
Menurutnya, tanpa pembebasan lahan, sejumlah program pembangunan tidak bisa berjalan.
“Tahun ini kita mulai dengan pembebasan lahan. Kalau lahannya tidak dibebaskan, pembangunan tidak bisa jalan. Kita membuat komitmen dengan pemilik lahan dan berkomitmen menyelesaikannya,” ujarnya.
Lis menyebutkan lima bidang prioritas pembangunan mulai tahun ini, yakni infrastruktur, kesehatan, pendidikan, pemberdayaan masyarakat, dan lingkungan hidup.
Usulan yang belum terakomodir dalam APBD Kota akan didorong ke tingkat provinsi hingga pusat.
Sementara itu, Lurah Tanjungpinang Barat Muhammad Reza Absar menyampaikan bahwa Musrenbang tingkat kelurahan menghimpun 120 usulan hasil rembug warga dari berbagai RT dan RW, yang disusun sesuai kebutuhan lapangan. (Arsih)
