Proyek Street Food Kuliner Bintan Center Terlantar, Perlu di audit atau masuk Daftar penyidikan?
Tanjungpinang, (Gardatvnews) – Proyek Street Food merupakan salah satu proyek prioritas Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) kota Tanjungpinang tahun 2024. Proyek ini mempergunakan sarana dengan luas 9.073 M2, terdapat 36 unit gerobak jualan, 72 unit meja lipat, 288 unit kursi, luas penataan pedestrian 440 meter, luas ruang terbuka hijau 681 m2, pembangunan drainase 100 m2.
Bangunan pendukung atau kantor pengelola plus toilet dan gudang 83 meter persegi, wastafel 12 unit, kemudian 12 unit tangkapan lemak, lampu penerangan jalan 12 unit dengan daya listrik 10.600 kVA.
Air bersih bersumber dari PDAM, tabungan air kapasitas 2000 liter 4 unit, instalasi air bersih 2 jaringan, kemudian instalasi elektrikal 2 jaringan, plang nama street food 1 unit bangunan tugu daun sirih 4 unit, dan tong sampah kapasitas 120 liter 24 unit.
Pembangunan Street food ini bersumber dari Dana APBD kota Tanjungpinang dengan nilai kontraknya Rp.3,115 milyar,dikerjakan kurang lebih sekitar 4 bulan dengan masa pemeliharaan 6 bulan ditambah 14 hari.
Kuasa Pengguna Anggaran Rusli selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ( PUPR) dalam laporanya waktu itu mengatakan, Proyek dirancang menjadi kawasan ruang terbuka hijau, ruang publik tempat masyarakat berinteraksi, bersosial dan berbudaya tentunya kemudian meningkatkan infrastruktur kawasan strategis perkotaan di Kota Tanjungpinang.
Proyek dibangun untuk meningkatkan roda ekonomi masyarakat, Street Food Kuliner Bintan Center telah diresmikan Pj Wali Kota Tanjungpinang Hasan, S.Sos Sabtu (20/1/2024).
Pj Wali Kota Tanjungpinang Hasan mengungkapkan Street Food Kuliner Bintan Center harus menjadi salah satu ikon kuliner di Kota Tanjungpinang.
Kawasan Street Food Kuliner Bintan Center ini dibuka setiap hari dari hasil kolaborasi dengan pedagang setempat dalam berjualan. Banyak alternatif masyarakat Tanjungpinang untuk bisa berkunjung di beberapa kawasan.
Buka setiap hari, kita sudah sepakati dengan Sekda dan seluruh Kadis serta pemilik toko, mereka kolaborasi saja dalam berjualannya. Namun yang kita tekankan adalah kebersihan dan penataannya,” kata Hasan.
Fakta dilapangan saat ini proyek yang menelan anggaran milyaran itu tidak berfungsi lagi sebagai mana mestinya.
Untuk mengetahui sejauh mana Dinas PUPR menanggapi permasalahan yang timbul.
Kepala Dinas PUPR Rusli dikonfirmasi lewat WhatsApp ( 07/10/24) tidak merespon.
Akankah proyek milyaran Rupiah itu perlu di audit atau masuk dalam daftar penyidikan Aparat Penegak Hukum (APH).(sm)