Dewi Kumalasari Resmi Menjabat Ketua TP-PKK dan Tim Pembina Posyandu Provinsi Kepulauan Riau Periode 2025-2030
Gardatvnews | Jakarta – Dewi Kumalasari kini resmi menjabat sebagai Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) sekaligus Ketua Tim Pembina Posyandu Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) untuk periode 2025-2030. Pelantikannya dilakukan langsung oleh Ketua TP-PKK Pusat dan Ketua Tim Pembina Posyandu Pusat, Tri Tito Karnavian, dalam sebuah prosesi resmi yang berlangsung di Menara Danareksa, Jakarta, pada Kamis, 20 Februari 2025.
Dalam acara tersebut, Dewi dilantik bersama 33 Ketua TP-PKK provinsi lainnya dari seluruh Indonesia. Momentum ini menandai dimulainya era kepemimpinan baru dalam upaya memberdayakan keluarga serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di berbagai daerah.
Pelantikan Dewi juga sejalan dengan pengukuhan kembali suaminya, Ansar Ahmad, sebagai Gubernur Kepulauan Riau untuk periode kedua, yakni 2025-2030. Ansar Ahmad sebelumnya telah dilantik secara resmi oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.
Ketua TP-PKK Pusat, Tri Tito Karnavian, dalam sambutannya menegaskan bahwa pelantikan ini bukan sekadar acara seremonial, melainkan sebuah momentum penting yang meneguhkan komitmen seluruh Ketua TP-PKK dalam menjalankan berbagai program strategis yang berfokus pada pemberdayaan keluarga dan kesejahteraan masyarakat.
Tri juga menyampaikan apresiasi atas kinerja luar biasa para Ketua TP-PKK periode sebelumnya, yang telah menunjukkan dedikasi tinggi dalam menjalankan tugas dan berkontribusi nyata terhadap peningkatan kesejahteraan keluarga di berbagai wilayah Indonesia.
“Kami mengharapkan agar program-program yang telah dirintis selama ini dapat menjadi fondasi kuat bagi kepemimpinan yang baru. Keberlanjutan dan penguatan program yang telah berjalan harus menjadi prioritas utama,” ujar Tri Tito Karnavian.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa keberhasilan TP-PKK dan Posyandu sangat bergantung pada sinergi yang erat antara pemerintah daerah dan TP-PKK di seluruh tingkatan, mulai dari provinsi hingga desa dan kelurahan.
“Kami optimis bahwa di bawah kepemimpinan para Ketua TP-PKK yang baru dilantik, program-program pemberdayaan keluarga dan masyarakat akan semakin berkembang dan memberikan manfaat konkret bagi rakyat,” tambahnya.
Menteri Dalam Negeri RI, Tito Karnavian, dalam kesempatan yang sama, menyoroti peran strategis TP-PKK dalam mendukung pembangunan daerah, khususnya di bidang kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi keluarga.
Tito menekankan pentingnya inovasi dalam menjalankan program TP-PKK agar dapat menjangkau lebih banyak masyarakat serta memberikan dampak yang lebih luas dan signifikan.
“PKK bukan sekadar organisasi pendamping pemerintah, melainkan mitra utama dalam pembangunan sosial. Dengan jaringan yang menjangkau hingga tingkat desa dan kelurahan, TP-PKK harus berperan sebagai garda terdepan dalam membangun ketahanan keluarga, yang menjadi pondasi utama bagi pembangunan nasional,” tegas Tito.
Ia juga menegaskan bahwa keberhasilan program peningkatan kesejahteraan masyarakat sangat bergantung pada kolaborasi erat antara TP-PKK dan pemerintah daerah dalam mengimplementasikan kebijakan nasional secara efektif dan berkelanjutan.
Dewi Kumalasari, dalam sambutannya, mengungkapkan rasa syukur serta komitmennya untuk terus memperjuangkan dan memperkuat berbagai program pemberdayaan keluarga serta Posyandu di Kepulauan Riau. Fokus utamanya adalah meningkatkan peran perempuan dan anak dalam pembangunan daerah.
“Ini merupakan amanah besar yang harus diemban dengan penuh tanggung jawab. Saya berkomitmen untuk memperkuat program-program yang telah berjalan dan mengembangkan inovasi baru agar TP-PKK semakin adaptif terhadap kebutuhan masyarakat. Kami akan terus mendorong program kesehatan keluarga, pendidikan anak, serta pemberdayaan ekonomi berbasis keluarga guna menjadikan masyarakat Kepulauan Riau lebih mandiri dan sejahtera,” tegas Dewi Kumalasari.
Acara pelantikan ini turut dihadiri oleh pejabat tinggi madya dan pratama dari Kementerian Dalam Negeri serta Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), para gubernur yang telah dilantik, wakil gubernur, gubernur atau Penjabat (Pj.) gubernur beserta Ketua atau Pj. Ketua TP-PKK dan Tim Pembina Posyandu Provinsi periode sebelumnya, serta Pengurus Pusat TP-PKK dan Tim Pembina Posyandu Pusat.
Laporan : Anwar / Redaksi GARDATVNEWS