Pemprov Kepri Pangkas Anggaran Rp285 Miliar, Sejumlah Proyek Ditunda, Ekonomi Mulai Terdampak
Gardatvnews | Kepulauan Riau – Pemerintah Provinsi Kepulaun Riau (Pemprov Kepri) resmi memangkas anggaran sebesar Rp 285 miliar untuk tahun anggaran 2025. Kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025, yang mengatur efisiensi belanja dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada tahun tersebut.
Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad menegaskan bahwa pemangkasan anggaran ini merupakan langkah strategis untuk menyesuaikan kebijakan efisiensi yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Oleh karena itu, seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Kepri diwajibkan menerapkan penghematan anggaran secara maksimal. Keputusan ini disampaikan dalam konferensi pers pada Selasa (11/2/2025).
Konsekuensi langsung dari kebijakan pemangkasan ini adalah tertundanya berbagai program dan proyek yang telah dirancang dalam APBD 2025. Sejumlah proyek infrastuktur yang sebelumnya telah direncanakan harus ditunda pelaksanaannya, termasuk proyek yang sudah melalui tahap lelang. Pemprov Kepri juga menunda penandatanganan kontrak dengan perusahaan pemenang tender sebagai langkah asntisipatif terhadap dampak efisien anggaran.
Terkait dengan Dana Alokasi Khusus (DAK), hingga saat ini belum ada kepastian apakah anggaran tersebut juga akan terdampak oleh kebijakan efisiensi. Namun, Pemprov Kepri telah mengirimkan surat resmi ke pemerintah pusat untuk menunda penetapan pemenang lelang bagi proyek-proyek yang menggunakan DAK, sembari menunggu arahan lebih lanjut dari pemerintah pusat.
Gubernur Ansar Ahmad juga menyoroti dampak kebijakan efisiensi ini terhadap sektor ekonomi, terutama dalam bidang perjalanan dinas (SPPD). Menurutnya, pembatasan anggaran perjalanan dinas yang diberlakukan oleh pemerintah pusat dalam memberikan efek domino terhadap berbagai industri, seperti:
Transportasi udara, karena berkurangnya perjalanan dinas berdampak pada penurunan jumlah penumpang pesawat, khususnya untuk maskapai penerbangan seperti Citilink dan Garuda Indonesia yang melayani rute Tanjungpinang.
Sektor perhotelan, karena penurunan perjalanan dinas berimbas pada okupansi kamar hotel yang menurun.
Sektor kuliner dan transportasi darat, akibat berkurangnya aktivitas perjalanan dinas yang sebelumnya berkontribusi terhadap peningkatan konsumsi di restoran dan layanan transportasi lokal.
Ansar berharap pemerintah pusat dapat melakukan evaluasi ulang terhadap kebijakan efisiensi perjalanan dinas, karena sektor-sektor terkait mulai mengalami dampak yang cukup signifikan.
Meskipun kebijakan efisiensi ini bertujuan untuk mengoptimalkan pengelolaan keuangan negara dan daerah, Gubernur Ansar menegaskan bahwa peran pemerintah tetap menjadi faktor utama dalam menjaga stabilitas ekonomi. Dengan adanya pemangkasan anggaran dan penundaan proyek, Pemprov Kepri berkomitmen untuk tetap memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan tidak menghambat pertumbuhan ekonomi daerah secara drastis.
Laporan: Anwar / Redaksi Gardatvnews